Network
PR GARUT- Nasib guru honorer di Kabupaten Garut hingga saat ini masih termarjinalkan. Bahkan, pengabdian puluhan tahun pengabdian mereka dalam mendidik anak bangsa seolah diabaikan oleh pemerintah.
Seperti diketahui, para guru honorer ini sangat berharap kejelasan status mereka dan diangkat menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Alih-alih mendapatkan penghargaan diangkat menjadi ASN ataupun PNS, beberapa kali mereka mengaku hanya diberikan PHP (Pemberian Harapan Palsu) oleh pemerintah.
Baca Juga: Redmi A3 Hadir dengan Stylish 'Premium Back Glass Design', Harga Rp 1 Jutaan
Terkait hal tersebut diungkapkan Ma'mol Abdul Faqih, selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FAGAR (Forum Alinasi Guru dan Karyawan) Kabupaten Garut.
Ma'mol menyebut, ratusan guru honorer di Garut yang tergabung dalam FAGAR malah belakangan ini hanya diberikan 'PHP' saja oleh pemerintah.
"Kami para guru sudah dua kali di PHP terkait kuota CASN, jadi kami akan melayangkan surat untuk audiensi kepada stakeholder terkait, termasuk Pemda dan DPRD Garut untuk meminta kejelasan nasib kami para guru honorer," ungkap Ma'mol, saat dihubungi Pikiran Rakyat Garut, Selasa (28/5/2024) kemarin.
Menurutnya, tuntutan guru honorer bersama FAGAR ini adalah terkait kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau PPPK pada seleksi CASN - PPPK tahun 2024.
Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Dana Desa Kembali Mencuat, Warga Laporkan Pemdes Pakenjeng ke Kejari Garut
