Network
PR GARUT - Cianjur Selatan, salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) sejak moratorium pemekaran wilayah pada 2014, kini terus berbenah seraya menanti terwujudnya keinginan tersebut. Daerah ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kabupaten mandiri dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten induk.
Sebanyak 14 kecamatan telah dipersiapkan masuk ke dalam wilayah pemekaran Cianjur Selatan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Campaka, Campaka Mulya, Sukanagara, Cijati, Kadupandak, Leles, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Pasirkuda, Cidaun, Naringgul, Agrabinta, dan Takokak. Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap, dengan terwujudnya pemekaran wilayah, pembangunan di wilayah Cianjur bagian selatan yang letak geografisnya jauh dari pusat kabupaten bisa lebih berkembang, perekonomiannya meningkat, dan masyarakatnya sejahtera.
Pemekaran ini menjadi harapan besar bagi warga di 14 kecamatan tersebut. Mereka optimistis bahwa infrastruktur daerah mereka akan semakin baik, sehingga laju pembangunan dapat berjalan cepat. Tidak hanya perekonomian, tetapi juga pendidikan dan kesehatan akan mendapatkan perhatian lebih. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun diharapkan meningkat seiring berkurangnya beban kabupaten induk, Kabupaten Cianjur.
Dikutip Pikiran Rakyat Garut dari Antara, Rabu 19 Juni 2024, Bupati Cianjur, Herman Suherman, saat peletakan batu pertama titik nol Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cianjur Selatan di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, yang nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan, menyampaikan keseriusannya dalam mendukung pemekaran Cianjur Selatan. Jika pemekaran terwujud, maka sebagian dari 2,6 juta jiwa penduduk Kabupaten Cianjur akan berada di Cianjur Selatan, sehingga diharapkan akan ada akselerasi proses pembangunan.
Untuk mendukung terwujudnya wilayah selatan menjadi kabupaten mandiri, Pemkab Cianjur telah melakukan berbagai persiapan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk membangun jalan kabupaten yang menghubungkan antardesa dan kecamatan hingga antarkabupaten. Dari tahun 2020 hingga 2022, Pemkab Cianjur telah membangun puluhan kilometer jalan penghubung antardesa dan kecamatan di wilayah selatan. Pembangunan ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan menggunakan dana pinjaman dari bank sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan 87 kilometer jalan, dengan prioritas menuju obyek wisata dan calon pusat kabupaten.
Untuk mewujudkan mimpi masyarakat menjadikan daerah pemekaran Cianjur Selatan, Pemkab Cianjur akan mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium dan mengabulkan pemekaran Cianjur Selatan menjadi kabupaten mandiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pesat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada 4 September 2023, mengemukakan bahwa pencabutan moratorium pemekaran daerah bergantung pada kesiapan anggaran. Jika dana APBN cukup untuk pembiayaan pemekaran, maka moratorium dapat dicabut. Sejak moratorium berlaku pada tahun 2014, setidaknya sudah ada 329 usulan pemekaran wilayah yang masuk ke Kemendagri. Rinciannya, sebanyak 56 calon provinsi baru, 236 calon kabupaten baru, dan 37 calon kota baru.
Titik Nol Kabupaten Cianjur Selatan
Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan, Ceng Badri, saat peletakan batu pertama titik nol Cianjur Selatan, berharap pemekaran akan mempercepat pembangunan di berbagai bidang yang selama ini terlambat, termasuk memaksimalkan pengelolaan hasil kelautan sebagai modal utama pemekaran. Keseriusan kabupaten induk dalam mendukung pemekaran wilayah selatan menjadi kabupaten menjadi pendorong agar mimpi ini menjadi kenyataan. Tidak ada lagi penghambat, karena berbagai sarana dan prasarana penunjang termasuk pembangunan kantor pemerintah akan berjalan di tahun depan.
Berbagai potensi besar yang dimiliki wilayah selatan mulai dari alam hingga pantai dapat menjadi modal utama percepatan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pengembangan hasil kelautan. Lebih dari seribu nelayan di pantai selatan mendambakan perubahan dan kemudahan ketika pemekaran terjadi. Pemekaran diharapkan dapat membawa perubahan bagi nelayan yang selama ini hanya bisa menjadi anak buah dari pemilik kapal, sehingga nantinya mereka bisa menjadi pemilik kapal sendiri.
Kabupaten Cianjur menargetkan pengembangan sektor kelautan di wilayah selatan menjadi kekuatan ekonomi baru bagi CDOB Cianjur Selatan, karena laut selatan memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang selama ini belum digali dan dikembangkan sepenuhnya. Wilayah pantai selatan Cianjur merupakan wilayah yang belum dieksploitasi sumber daya perikanannya, terutama jenis lobster dengan kualitas terbaik. Potensi kelautan cukup melimpah di sepanjang pantai selatan Cianjur, di mana yang sudah berjalan saat ini adalah budi daya udang vaname di Kecamatan Cidaun.
Baca Juga: Jangan Hanya FOMO! Apakah Hamster Kombat Terbukti Bisa Hasilkan Cuan dan Aman? Begini Penjelasannya
Kabupaten pemekaran dapat memfokuskan diri dalam mengeksploitasi kekayaan bahari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama nelayan, selain sektor pariwisata di Cianjur Selatan. Selama ini, kabupaten induk membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan objek wisata alam dan bahari.
Berbagai pengembangan dapat langsung dilakukan pemerintah baru nantinya, termasuk pembinaan bagi nelayan dan keluarganya dalam mengembangkan pengolahan hasil tangkapan sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Pengembangan sektor kelautan akan menjadi modal utama bagi pemerintahan pemekaran di pantai selatan yang selama ini sangat minim didapatkan kelompok nelayan atau perorangan, terutama untuk meningkatkan perekonomian keluarga karena tidak memiliki keahlian lain.
Sektor pariwisata alam dan pantai juga dapat dikembangkan guna meningkatkan angka kunjungan wisatawan dengan ditunjang infrastruktur yang baik. Meskipun dukungan dari Pemkab Cianjur cukup besar, namun pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan masih harus menunggu dicabutnya moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat. Sebab, bagaimanapun juga pemekaran wilayah memerlukan kesiapan anggaran guna menopang keberlangsungannya.***
