Network
PR GARUT - Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, hadir dalam acara Peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital) sekaligus penyerahan Digital Government Award SPBE Summit 2024 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 27 Mei 2024.
Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju, serta berbagai kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa birokrasi harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak memperumit atau memperlambat proses administrasi.
Joko Widodo menekankan bahwa kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima oleh publik, dan kemudahan dalam menyelesaikan urusan harus menjadi tolok ukur utama dalam pelayanan birokrasi.
Presiden Jokowi juga mengarahkan agar mulai tahun ini, instansi pusat dan daerah tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru.
Baca Juga: Pilkada 2024: Proses Rekrutmen PPS Diduga Berbau Kolusi dan Nepotisme
Hal ini dikarenakan saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang dikelola oleh berbagai kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi.
Joko Widodo menjelaskan bahwa situasi ini menyebabkan kerumitan bagi masyarakat karena mereka harus menginstal dan mengisi data berulang kali.
Oleh karena itu, presiden menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur publik digital, yang diibaratkan sebagai jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia.
Presiden Jokowi juga mengharapkan agar GovTech yang diluncurkan dapat terus diperkuat, di mana dalam satu portal dapat menyediakan berbagai layanan seperti layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya. Portal ini disebut INA Digital, yang diharapkan dapat menjadi solusi terintegrasi untuk berbagai kebutuhan layanan publik.
Selain itu, Presiden Jokowi berpesan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan Pemda harus bekerja sama untuk melakukan integrasi sistem dan meninggalkan egosentrisme serta pola pikir lama yang tidak lagi relevan dengan kemajuan zaman.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa acara ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam transformasi digital.
Baca Juga: Sederet Nama yang Akan Masuk di Pilkada Sumedang 2024
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah. Pemantauan ini dilakukan untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE dalam bentuk indeks SPBE.
Anas juga menjelaskan bahwa Digital Government Award yang diberikan pada hari ini merupakan hasil dari pemantauan SPBE yang dilakukan bersama 30 perguruan tinggi dengan menggunakan 47 indikator yang ketat untuk memastikan penilaian yang objektif, profesional, dan independen.
Penghargaan ini diberikan kepada 65 instansi pusat dan Pemda dengan enam kategori penghargaan berdasarkan tingkat kematangan instansi dalam penerapan SPBE.
Menurut Anas, pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat. Nilai indeks SPBE nasional yang pada tahun 2022 berada di angka 2,34 dengan predikat cukup, naik menjadi 2,79 dengan predikat baik pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital mulai membuahkan hasil yang signifikan.
Acara peluncuran GovTech Indonesia dan penyerahan Digital Government Award ini merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju digitalisasi pemerintahan. Dengan adanya satu portal terintegrasi seperti INA Digital, diharapkan berbagai layanan publik dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien oleh masyarakat.
Pengintegrasian berbagai layanan dalam satu platform ini juga diharapkan dapat mengurangi kerumitan yang selama ini dialami oleh masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Selain itu, integrasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dengan adanya satu portal terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah memantau berbagai layanan yang mereka butuhkan, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam birokrasi.
Mendorong Inovasi dan Adaptasi Teknologi di Era Digital
Pemerintah juga terus mendorong setiap instansi untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
