Network
PR GARUT - Sebuah kabar terkait jadwal pencairan bantuan sejumlah Rp600.000 beredar luas, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ternyata, jadwal tersebut tidak terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, melainkan terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan 2.
Proses penyaluran bantuan tunai BPNT Rp600.000 oleh PT Pos Indonesia telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Namun, perlu dicatat bahwa proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap daerah.
Di Kabupaten Banyuwangi, contohnya, proses penyaluran bantuan BPNT tunai Rp600.000 dilakukan pada hari Senin. Namun, pada Sabtu dan Minggu, proses penyaluran tidak dilakukan karena merupakan hari libur. Proses penyaluran akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya.
Bagi yang tertarik dengan Program Kartu Prakerja, kabar baik datang! Pendaftaran untuk Gelombang 66 telah dibuka sejak tanggal 19 April 2024. Program ini kembali ke skema normal yang terfokus pada peningkatan angkatan kerja, bukan lagi semi bantuan sosial.
Baca Juga: Disperkim Garut Siapkan Anggaran 500 Juta untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Para penerima bantuan, termasuk Peserta Keluarga Harapan (PKH), BPNT, dan bantuan sosial lainnya, dapat mendaftar program Kartu Prakerja. Dengan demikian, program ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan peluang kerja, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
Kepastian Pencairan BLT MRP
Pada Sabtu, 20 April 2024, melalui channel Youtube Diary Bansos, diperoleh informasi terbaru mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghadapi kesulitan akibat perubahan musim dan bencana alam.
Meskipun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 4 periode April-Juni telah dimulai pencairannya, KPM masih menunggu jadwal penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan. Rencananya, penyaluran ini akan dimulai pada awal Maret bersamaan dengan bulan Ramadan. Targetnya adalah 18,8 juta KPM BPNT dan KPM BPNT + PKH yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.
Baca Juga: Lewati Tanggal Kedaluwarsa, Era Jet Tempur F-15 Berakhir?
