Network
PR GARUT - Kabar terbaru terkait status penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan tunai non pangan (BPNT) dicoret oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu disebabkan, penyaluran bansos PKH dan BPNT dirasa tidak tepat sasaran dan disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Saat ini, Kemensos tengah melakukan pengawasan dan penyesuaian data terkait pembagian bansos ini.
Dalam evaluasinya ditemukan banyak penerima manfaat PKH dan BPNT yang memiliki gaji di atas upah minimum kota atau kabupaten (UMK) serta bekerja sebagai PNS dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
Baca Juga: Prediksi Tepat Sehari Setelah Pemilu 2024, Siap-Siap Saldo KPM Gendut! 4 Bansos Ini Cair Bertahap
Oleh karena itu, Kemensos memberikan instruksi pada tingkat RT dan RW untuk menyampaikan informasi adanyan pencoretan status keluarga penerima manfaat (KPM) dan meminta untuk memberikan usulan penerima manfaat yang baru.
Lebih lanjut, Kemensos juga memberikan dua instruksi untuk tingkat RT dan RW yakni menyampaikan informasi terkait pencoretan status KPM dan memberikan informasi terkait pembagian bansos yang baru.
Ratusan KPM Dicoret
Dilansir dari kanal YouTube Naura Vlog, disebutkan bahwa saat ini Kemensos telah menurunkan dua instruksi dan satu di antaranya ialah membahas pencoretan status penerima manfaat bansos pemerintah.
Baca Juga: Alasan Pencoretan Tiba-Tiba Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahun 2024, KPM Punya Opsi Banding!
Kemensos menemukan ratusan daftar KPM yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu diketahui dari evaluasi dan penyesuaian data yang tengah dilakukan oleh pihak Kemensos.
