Network
PR GARUT - Surat undangan untuk makan malam di sela-sela pertemuan G20 yang dikirim oleh Presiden India, Droupadi Murmu, telah memicu spekulasi luas bahwa pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk mengubah nama negara mereka menjadi "Bharat".
Hal ini terkait dengan penggunaan kata "Bharat" dalam surat undangan tersebut dan dalam pernyataan pers pertemuan ASEAN-India, di mana Perdana Menteri Narendra Modi disebut sebagai "Perdana Menteri Bharat".
Nama "Bharat" sebenarnya sudah disebutkan dalam konstitusi India. Pada pasal pertama konstitusi, tertulis: "India, yang adalah Bharat, merupakan kesatuan dari negara-negara bagian." Meskipun "Bharat" adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk India dalam bahasa Hindi, komunikasi resmi negara selalu menggunakan nama "India" dalam bahasa Inggris.
Secara etimologi, "Bharat" merujuk pada daratan yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan lautan, dan ini mencerminkan makna penting dalam literatur Hindu. Namun, nama "India" dan "Hindustan" juga memiliki sejarah panjang dalam konteks sejarah India.
Baca Juga: Ganggu Keamanan Global, Inggris Mengklasifikasikan Wagner Group Rusia sebagai Organisasi Teroris
Dikutip Pikiran Rakyat Garut dari BBC News Indonesia, nama "India" berasal dari bahasa Persia, yang mengacu pada sungai Indus dengan sebutan 'Hindu'. Nama ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai "India". Nama "Hindustan" juga berasal dari bahasa Persia. Baik "India" maupun "Hindustan" adalah nama-nama yang sudah ada sebelum masa penjajahan Inggris di India.
Pemerintah India berpendapat bahwa mengubah nama menjadi "Bharat" akan membantu negara ini melepaskan diri dari keterkaitan dengan masa penjajahan Inggris dan menegaskan identitas nasional yang lebih kuat. "Keputusan untuk menggunakan 'Bharat' merupakan pernyataan besar yang menentang pola pikir kolonial," kata Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan.
Memicu Kontroversi
Namun, keputusan ini telah memicu kontroversi. Sebagian kritikus berpendapat bahwa nama "India" telah digunakan selama lebih dari dua milenium dan memiliki nilai sejarah yang kuat. Mereka khawatir bahwa penggantian nama tersebut akan merusak warisan budaya dan sejarah negara ini.
Baca Juga: Siswa 14 Tahun, Ditangkap Setelah Diduga Membunuh Gurunya yang Melakukan Pelecehan
Sidang khusus parlemen yang dijadwalkan pada 18-22 September, yang akan menampilkan peta "Bharat Raya" yang mencakup wilayah negara tetangga, telah memicu protes dari negara-negara tetangga India. Para politisi oposisi dan komentator juga berspekulasi bahwa sidang tersebut dapat digunakan untuk mengubah nama negara.
