Network
Kemudian pada Rabu, 16 Desember 2020, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan dokumen usulan CDPOB Kabupaten Garut Selatan kepada perwakilan Kemendagri di Villa Jaya Sakti, Rancabuaya, Kabupaten Garut.
Hal tersebut menyusul dokumen CDPOB Sukabumi Utara yang sebelumnya telah diserahkan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada Selasa, 15 Desember 2020.
Sudah sampai pada pihak Kemendagri, lantas kapan CDPOB Garut Selatan disahkan sebagai sebuah DOB di Jawa Barat?
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang terdapat dalam pasal 18 sampai pasal 21 akan menjawabnya.
Pada PP No 78 Pasal 18 ayat satu sampai tiga disebutkan menteri (Mendagri) akan melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan daerah oleh tim bentukan menteri, kemudian hasil penelitian tersebut akan disampaikan berupa rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.
Selanjutnya pada pasal 19 ayat satu sampai tiga, tim teknis DPOD melakukan klarifikasi dan penelitian kembali pada CDPOB yang diusulkan oleh Mendagri, dan hasilnya akan disidangkan untuk dipertimbangkan oleh Presiden sebagai pembuat keputusan.
Pada pasal 20 dan 21, jika tidak ada kendala dan Presiden akan memutuskan untuk menyetujuinya dengan membentuk RUU untuk disahkan menjadi UU DOB.
Jika sudah menjadi UU, Pemerintah akan segera meresmikan daerah dan melantik penjabat kepala daerah, dengan tempo paling lambat enam bulan setelah UU disahkan.
Namun sayangnya, hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran wilayah, dan belum tersiar kabar kapan moratorium tersebut akan dicabut.
Hingga pengesahan CDPOB Kabupaten Garut Selatan sebagai DOB pun belum diketahui secara pasti kapan akan terlaksana. ***
