Network
PR GARUT - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas untuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
“Kami sudah melakukan pembinaan pada empat DOB Papua, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan finalisasi ini, dengan harapan kegiatan ini dapat mensinergikan arah kebijakan nasional dan daerah sehingga kualitas kebijakan menjadi semakin baik,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Yusharto, empat DOB Papua masih menghadapi kendala terkait penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah yang masih dalam penataan, baik pada jabatan struktural maupun fungsional. Selain itu, terdapat kendala dari segi sarana dan prasarana yang masih minim, termasuk gedung kantor untuk melakukan pekerjaan rutin yang belum tersedia.
“Pembinaan empat DOB Papua membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk itu, kami berupaya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan guna mempercepat pembangunan empat DOB Papua,” ujarnya.
Baca Juga: Kembali Terjadi, Korban Investasi Bodong MSL App Group Geruduk Kantor Perusahaan di Lombok Timur
Rapat Finalisasi Perumusan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas Empat DOB digelar di Jakarta pada Kamis (13/6). Pada kesempatan tersebut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Julius Ary Mollet mengatakan, perumusan strategi kebijakan DOB harus berfokus pada isu-isu strategis.
Julius merinci, isu strategis di DOB Papua meliputi kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pertanian subsisten.
“Sama seperti dalam pendidikan, pada aspek kesehatan juga masih kekurangan tenaga medis, dokter, dan perawat. Kita sangat kekurangan dokter spesialis karena mereka yang mengambil spesialis tidak pulang ke Papua, memilih ke daerah lain,” katanya.
Lebih lanjut, Akademisi Politeknik Negeri Sriwijaya Sri Gustiani mengatakan bahwa masyarakat DOB Papua masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas. Oleh sebab itu, Sri berharap pemerintah pusat, melalui Kemendagri, melakukan banyak kajian terkait pembangunan pendidikan di Papua. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat melahirkan terobosan inovatif untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua.
“Tantangan pembangunan pendidikan di Papua mencakup aksesibilitas layanan pendidikan yang terbatas, kondisi transportasi, topografi, dan alam yang sulit. Kemudian, kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, hingga jumlah guru yang kurang. Motivasi belajar yang rendah juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan jarak sekolah yang jauh,” ucap Sri.
Dengan adanya finalisasi perumusan strategi kebijakan ini, diharapkan arah kebijakan nasional dan daerah dapat bersinergi lebih baik sehingga pembangunan di empat DOB Papua dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.***
