PR GARUT - Bansos BLT Mitigasi Resiko Pangan tidak kunjung cair ke kantong penerima bansos, ternyata ada proses pengkajian ulang, simak informasinya.
Seperti kita ketahui, BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi salah satu dari beberapa jenis bantuan sosial yang dijalankan pemerintah.
Tentunya, harapan dari adanya bantuan sosial ini bisa menjadi salah satu sarana untuk memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan rencana untuk mengkaji ulang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan.
Kajian ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program dalam mendukung kelangsungan pangan masyarakat.
Baca Juga: Wajib Tahu! BPNT Tahap 3 Cair Kapan? Simak Jadwal Terbaru Penyaluran Bansos Pemerintah Berikut Ini
Dalam pernyataannya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin lalu, Menko Airlangga menekankan pentingnya mengamati keseluruhan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih dahulu sebelum melanjutkan implementasi program tersebut.
“BLT Mitigasi Risiko Pangan kita masih lihat seluruh postur APBN, ” kata Menko Airlangga dikutip dari antaranews.com
BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah sebuah program bantuan yang telah dijalankan sebelumnya. Menko Airlangga memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala, dan anggarannya telah disiapkan.
“Nggak ada sebetulnya, enggak ada kendala. Anggaran ada pasti,” tambahnya.
Meskipun belum ada kepastian terkait waktu pencairan, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait mitigasi risiko pangan.
BLT MRP Lanjutan dari BLT El Nino
Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Pemerintah telah memberikan BLT sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya untuk mengatasi risiko pangan. Program ini dijadwalkan untuk dievaluasi setelah tiga bulan berjalan.
Menariknya, BLT Mitigasi Risiko Pangan ini merupakan kelanjutan dari program BLT El-Nino yang diberlakukan pada November dan Desember 2023.
Dengan demikian, pemerintah secara aktif terlibat dalam upaya mitigasi risiko yang muncul akibat perubahan iklim dan kondisi alam. Pada titik ini, BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak hanya menyasar pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Tidak hanya itu, penting untuk dicatat bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan memiliki peran yang berbeda dengan program bantuan lainnya, seperti bantuan pangan beras yang diberikan kepada 22 juta KPM.
Dengan memberikan bantuan secara tunai, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing.
Pentingnya perlindungan daya beli masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga menjadi sorotan dalam kebijakan ini.
Dengan adanya bantuan langsung, diharapkan konsumsi masyarakat tetap terjaga, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Baca Juga: Resmi Rilis! Samsung Galaxy M15 5G Upgrade Terbaik dari Seri Sebelumnya, Begini Spesifikasinya
Dalam konteks ini, evaluasi program secara berkala sangatlah penting. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta efektif dalam mencapai tujuan mitigasi risiko pangan.
Melalui upaya-upaya seperti BLT Mitigasi Risiko Pangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan seperti risiko pangan.
Dengan pendekatan ini, diharapkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dapat diperkuat, sehingga Indonesia dapat bergerak maju sebagai negara yang lebih tangguh dan berkelanjutan.***