PR GARUT - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu), penyaluran bantuan sosial terus berlanjut, mengiringi proses pemulihan dan kestabilan ekonomi masyarakat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua program yang terus dicairkan, mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Bantuan BPNT, meskipun hanya dialokasikan untuk satu bulan, memiliki tambahan bantuan sebesar Rp600 Ribu yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya mitigasi risiko pangan.
Program ini ditujukan kepada 18,8 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berbeda dengan bantuan beras 10 Kg yang menggunakan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Namun, terdapat beberapa kebingungan terkait pencairan bantuan ini. Beberapa KPM PKH dan BPNT mengaku menerima saldo tambahan sebesar Rp600.000 namun tidak mengetahui bantuan apa yang diterimanya.
Baca Juga: Alhamdulillah, Bansos 10 KG Dilanjutkan Hingga Juni 2024
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah KPM BPNT murni memang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 untuk BLT mitigasi risiko pangan.
Setelah analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa beberapa KPM BPNT murni di tahun 2023 ternyata juga masuk sebagai penerima PKH di tahun 2024, terutama untuk kategori lansia.
Hal ini menjelaskan bahwa saldo tambahan Rp600.000 yang masuk ke rekening mereka adalah bantuan PKH untuk kategori tersebut.
Kecurigaan juga muncul ketika ada bantuan yang masuk ke rekening KPM dan sudah ditarik sebesar Rp600.000, padahal KPM tersebut mengaku hanya sebagai penerima BPNT murni.
Setelah dianalisis, ditemukan bahwa bantuan sebesar Rp600.000 ini kemungkinan berasal dari program PKH, namun KPM tersebut belum menyadari atau mengetahuinya.
Meskipun bantuan ini dapat diinterpretasikan sebagai bantuan BLT mitigasi risiko pangan, belum ada informasi resmi mengenai pencairan bantuan ini hingga saat ini.
Kompleksitas Penyaluran Bantuan
Selain itu, informasi resmi tentang penyaluran BLT mitigasi risiko pangan juga belum diterima di daerah.
Dalam kondisi ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa bantuan sosial dapat memiliki kompleksitas dalam penyalurannya.
Baca Juga: Bukan Hanya BLT Mitigasi Pangan yang Cair Hari Ini, Tapi Bansos ini Juga Siap Disalurkan kepada KPM
Keterbukaan dan transparansi dalam informasi menjadi kunci untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Selain itu, program-program bantuan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi solusi dalam meringankan beban finansial masyarakat, khususnya dalam mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Dengan demikian, rangkuman informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait penyaluran bantuan sosial pasca Pemilu, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan bijaksana.***