PR GARUT - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Terutama menyangkut anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Jokowi yang tengah berada di China untuk menghadiri Indonesia-China Business Forum memberikan tanggapannya soal putusan MK yang memberi jalan kepada capres atau cawapres yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri. Dengan syarat pernah terpilih sebagai pejabat negara atau kepala daerah pada Pilkada.
Melalui akun Instagram miliknya, Presiden Jokowi mengaku tak memiliki wewenang soal putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres. Ia tak ingin berkomentar terkait putusan MK itu dan mempersilakan untuk bertanya langsung kepada MK.
Baca Juga: Bakal ada 2 Simpang Susun Tol Getaci di Kabupaten Garut, Lokasinya Kecamatan Banyuresmi dan Cilawu
"Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi jangan saya yang berkomentar," ujar Jokowi, Senin, 16 Oktober 2023.
Pada Senin, 16 Oktober 2023, MK telah mengumumkan putusan penting terkait uji materi Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Putusan ini menandai perubahan signifikan dalam syarat usia untuk capres dan cawapres dalam pemilihan umum di Indonesia.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q yang mengatur usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden di umur 40 tahun, kecuali bagi mereka yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, akan mulai berlaku pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan seterusnya. Ini berarti bahwa perubahan ini akan berdampak pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Menjelajahi Keindahan Alam Pondok Cai Pinus, Destinasi Wisata Alam Kekinian di Kuningan
Putusan ini merupakan hasil dari uji materi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, yang menginginkan agar batas usia minimum untuk calon Presiden dan Wakil Presiden tetap 40 tahun atau mereka harus memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Hakim MK Guntur Hamzah, dalam membacakan putusan di Ruang Sidang MK, menjelaskan bahwa masa berlakunya putusan ini sangat penting untuk menghindari keraguan dalam penerapannya. Guntur juga menegaskan bahwa putusan ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda atau milenial untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu.
Enggan Ikut Campur Putusan MK
Ia juga mempersilakan kepada pakar hukum untuk menilai putusan MK itu. Menurutnya bila ia berpendapat, khawatir ditafsirkan berbeda hingga disebut ikut camput dalam kewenangan yudikatif.
Putusan MK soal batas usia disebut-sebut menguntungkan Gibran yang didorong menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dengan putusan MK itu, Gibran punya peluang besar untuk ikut dalam Pilpres 2024.
"Silakan juga pakar hukum yang menilainya, saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK. Nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif," katanya.***