PR GARUT - Satu hari menjelang perayaan hari kemerdekaan RI ke-78, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan gaji ASN sebesar delapan persen.
Selain gaji ASN, Presiden Joko Widodo juga menaikan gaji TNI-Polri, seperti yang diterima oleh seorang mereka.
Kenaikan gaji ASN, dan TNI Polri tersebut secara resmi disampaikan Presiden dihadapan peserta sidang paripurna DPR RI, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Sementara itu, di hari kemerdekaan RI ke- 78, Walikota Denpasar Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara, juga menginformasikan kenaikan gaji atau upah bagi pegawai dilingkungan pemerintah Kota Denpasar.
I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, kenaikan gaji tersebut akan dibahas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) perubahan 2023 Kota Denpasar.
Dikutip garut.pikiran rakyat.com, pada, Jumat, 18 Agustus, 2023, Walikota Denpasar menyebutkan pihaknya kenaikan gaji atau upah honorer tersebut masih dalam perencanaan.
Oleh sebab itu, dirinya belum bisa memastikan berapa jumlah kenaikan gaji yang akan diebrikan kepada para honorer tersebut.
Akan tetapi, kata I Gusti Ngurai Jaya Negara, setidaknya Pemkot Denpasar harus menyediakan anggaran kurang lebih delapan puluh miliar rupiah, untuk delapan ribu tenaga honorer.
Meski begitu, kata I gusti Ngurai Jaya Negara kepada sejumlah awak media usai memimpin Apel Upacara HUT RI ke-78, pihaknya perlu mengkaji terkait rencana menaikan gaji para pegawai honorer tersebut.
Walikota Jaya Negara menyebutkan, saat ini jumlah pegawai honorer, berkisar diangka delapan ribu-an, dan dari jumlah sebanyak itu, setidaknya, ada 2,400 orang ber-KTP Denpasar, sisanya berasal dari daerah lain.
Akan tetapi, pihaknya, tidak akan mempermasalahkan hal tersebut, selama memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah.
Baca Juga: Guru PPPK Garut Sumringah Dapat Anugerah Dua Kali Naik Gaji, Simak Penjelasanya
Menurut Jaya Negara, sejak dirinya menjabat Walikota Denpasar, belum ada rekrutmen PNS, dan PPPK kecuali tenaga guru, dan tenaga kesehatan.
Sementara tenaga teknis yang pensiun, harus digantikan oleh tenaga kerja kontrak, imbuhnya.
Pengangkatan tenaga kontrak untuk menggantikan yang pensiun penting dilakukan agar kinerja pemerintah tidak terganggu.
Untuk itu, dirinya berharap tenaga kerja kontrak yang diangkatnya dapat segera terealisasi menjadi ASN PPPK. ***