Network
PR GARUT - Pada Rabu waktu setempat, Amerika Serikat dikejutkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang menyetujui penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden.
Resolusi tersebut berhasil lolos dengan suara 221 berbanding 212, menandai awal dari pertarungan politik yang semakin memanas di tengah perbedaan kubu yang jelas.
Langkah ini menarik perhatian publik, terutama karena DPR AS dikuasai oleh Partai Republik sementara Senat dikuasai oleh Partai Demokrat.
Resolusi pemakzulan itu sendiri diterima atas dasar dugaan bahwa "presiden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarga," terkait dengan bisnis Hunter Biden, putra sang presiden.
Hunter Biden sendiri tengah menghadapi dua dakwaan federal terkait senjata dan pajak. Dalam keterangannya kepada wartawan pada hari Rabu, Hunter mengungkapkan penyesalan atas tindakannya di masa lalu sambil mengecam "kebohongan" yang dituduhkan oleh Partai Republik terhadap keluarganya.
Keputusan untuk menolak panggilan pengadilan dan bersaksi di depan umum, bukan dalam deposisi tertutup, menunjukkan keputusan yang kontroversial dari Hunter.
Hal ini menciptakan ketegangan tambahan di antara para legislator, khususnya dari pihak Partai Republik yang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Kongres jika resolusi pemakzulan disahkan.
Ketua Komite Pengawasan dan Komite Peradilan DPR dari Partai Republik, James Comer dari Kentucky, dan Jim Jordan dari Ohio, mengeluhkan adanya hambatan dari Gedung Putih dan para saksi, terutama setelah Hunter menolak untuk memberikan keterangan dalam deposisi tertutup.
"Situasi ini kami anggap sebagai penghinaan terhadap Kongres jika resolusi tersebut disahkan," ujar mereka, seperti yang dikutip oleh The Guardian pada Kamis (14/12/2023).
