PR Garut - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut H. Subhan Fahmi menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 tidak akan terganggu dengan pengangkatan ASN formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan.
Subhan Fahmi mengatakan bahwa Pemda Garut masih memiliki kemampuan finansial untuk membayar ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya cek anggaran untuk APBD tahun 2024 aman pembangunan tidak akan terganggu," katanya saat dihubungi, Sabtu 4 November 2023.
Baca Juga: Siap-siap PDAM Garut Berencana Sesuaikan Tarif Air Tahun Depan, Langsung Bikin Konsultasi Publik
Subhan Fahmi mengatakan bahwa pengangkatan PPPK dipastikan tidak akan menganggu anggaran belanja daerah.
Penggajian PPPK sendiri diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer dari Pemerintah Pusat.
"Pembayarannya kan (PPPK) menggunakan anggaran DAU," katanya.
Subhan Fahmi mengatakan bahwa dirinya masih mendapatkan beberapa pembelian mobil dinas di beberapa dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Garut.
Baca Juga: Tanggapan Marissya Ica Terkait Dugaan Fans Fuji Hujat Artis-Artis Lain
"Beli kendaraan dinas kendaraan dinas yang dibeli tahun depan masih ada beberapa dinas," ucapnya.
Bupati Garut Rudy Gunawan memastikan Pemda Kabupaten Garut memiliki kemampuan keuangan untuk membayar 1500 an honorer katagori 2 (K2) yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rudy memastikan bahwa Pemda Garut memiliki kemampuan keuangan untuk membayar gaji PPPK.
"Yang penting itu kita sedang menguruskan (PPPK ke Kemendagri RI)," katanya saat ditemui di Setda Garut, Kamis 2 November 2023.
Rudy Gunawan mengatakan bahwa dirinya sudah mendelegasikan urusan honorer K2 kepada Wakil Bupati Garut Helmi Budiman.
"Slotnya ada untuk membayar itu (gaji PPPK). Saya sudah mendelegasikan hal itu ke Bapak Wakil," katanya.
Rudy Gunawan juga meminta kepada masyarakat dan para honorer agar Wakil Bupati bisa menyelesaikan permasalahan honorer K2 di Kemendagri.
"Doakan saja Pak Wakil bisa secepatnya beres," ucapnya.***