Network
Desain rumah mengusung tema open space dengan fasilitas modern seperti CCTV, panel surya, sistem smart design building, akses internet 100%, dan Wi-Fi. Rumah-rumah ini juga sudah dilengkapi dengan perabotan sehingga siap huni.
DPR Soroti Tingginya Biaya Pembuatan Rumah Menteri di IKN
Besaran anggaran untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN yang mencapai Rp14 miliar per unit dan total Rp509,1 miliar untuk 36 unit rumah mendapat sorotan dari DPR. DPR mempertanyakan alasan di balik tingginya anggaran tersebut.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprianto, menyatakan bahwa anggaran tersebut termasuk biaya perabotan, sehingga rumah-rumah ini siap dihuni oleh para menteri yang akan pindah ke IKN pada Juli 2024. Kementerian PUPR juga menegaskan bahwa anggaran ini tidak akan diselewengkan karena telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Wisata Kolam Renang Air Panas dan Waterpark Ramah Anak dan Keluarga di Kabupaten Garut
DPR juga mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi sementara eksekutif pindah ke IKN secara bertahap. Namun, usulan ini ditolak oleh pemerintah.
Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, menegaskan bahwa perpindahan eksekutif dan legislatif ke IKN harus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana.
Menurutnya, menambahkan bahwa pembangunan gedung DPR di IKN masih dalam tahap pembicaraan dan desain. Pembangunan gedung DPR diprediksi baru akan dimulai pada tahun 2025. Bambang menekankan pentingnya kelengkapan trias politica di IKN, yaitu adanya lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif.***
