Network
PR GARUT - Jelang Pemilu 2024, penyaluran bansos sempat diisukan bermuatan politik sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Meski begitu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memastikan penyaluran bansos CBP pemerintah tidak terikat dengan agenda politik siapapun.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapanas, Arief Prasetyo Adi bahwa penyaluran bansos dipastikan bebas agenda politik dan atribut partai.
"Ini harus saya jelaskan sebagai Kepala Bapanas, secara profesional saya mau sampaikan bahwa ini siapa pun presidennya, ini memang harus dilakukan. Jadi ini tidak terkait dengan agenda politik dan tidak boleh ada atribut politik sama sekali," kata Arief, dikutip dari Antara News pada Rabu, 3 Januari 2024.
Baca Juga: Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2024 Gunakan 2 Skema Berbeda, Perhatikan Syarat-syarat Menjadi KPM
Lebih lanjut, ketua Bapanas ini juga menjelaskan ada kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk program bansos di tahun 2024 ini, diantaranya BUMN bidang pangan mendapatkan anggaran dengan bunga murah senilai Rp28,7 triliun.
Menurutnya anggaran senilai Rp28,7 triliun tersebut bukan uang habis pakai tetapi diberikan kepada BUMN bidang pangan seperti Bulog dan ID Food untuk melakukan offtake.
Sementara itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi salah satu fokus program bansos yang akan disalurkan pemerintah saat ini kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Dan semua kegiatan bantuan pangan ini untuk sebelumnya 21,3 juta (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), hari ini 22,4 juta (KPM), ada penyesuaian dari Kemenko PMK, yaitu supaya terdistribusi dengan baik," katanya.
