Network
PR GARUT - Pada tahun 2024, Indonesia berencana meresmikan ibu kota baru, yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN tidak hanya akan menjadi tempat tinggal bagi pejabat tinggi pemerintah, tetapi juga sebuah proyek besar yang bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, mempromosikan konsep ramah lingkungan, dan menjadi identitas negara Indonesia di mata dunia.
Satu aspek penting dari IKN adalah cara pemerintahan akan diatur. IKN akan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Otorita yang memiliki tingkat setara dengan menteri dan melapor langsung kepada presiden. Hal ini akan memberikan fleksibilitas dan otonomi yang besar dalam mengelola ibu kota baru. Undang-undang telah dipersiapkan untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan proyek ini, dan ini akan berlaku bahkan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Membangun ibu kota baru seperti IKN memerlukan investasi besar. Dikutip dari akun youtube Ngomongin Uang, pemerintah berencana untuk mendanai sekitar 20% dari total biaya proyek ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, sebagian besar pendanaan diharapkan datang dari pihak lain sebagai bentuk investasi komersial. Berbagai skema pendanaan sedang dipertimbangkan, termasuk investasi internasional, investor asing, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan hibah.
Baca Juga: Tahun Depan Ibu Kota Indonesia Pindah, Alasan Kuat Kenapa Harus Pindah ke IKN Kalimantan Timur
Menariknya, ada banyak investor yang telah menunjukkan minat dalam proyek ini. Uni Emirat Arab, misalnya, berkomitmen untuk berinvestasi sekitar 20 miliar dolar AS.
Selain itu, beberapa perusahaan tertarik dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), terutama dalam pembangunan hunian. Dengan proyek ini, diperkirakan akan ada sekitar 184 tower apartemen yang akan dibangun di IKN.
Proyek IKN Direncanakan dalam Beberapa Tahap
Proyek IKN direncanakan akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, mencakup infrastruktur dasar seperti jalan tol, transportasi dasar, bendungan, sanitasi, istana presiden, rumah dinas menteri, serta hunian dan perkantoran.
Sampai dengan awal tahun 2023, progres tahap pertama telah mencapai 12%, dan diharapkan selesai pada tahun 2024. Tahap pertama ini juga telah menyerap sejumlah besar tenaga kerja.
Baca Juga: Progres Perkembangan Proyek IKN Bikin Pangling, Tengok Fasilitas Apa Saja yang Sudah Dibangun
Menghadapi Tanggal 17 Agustus 2024
Pada tahun 2024, beberapa pihak akan mulai memindahkan kantor dan tempat tinggal mereka ke IKN. Ini termasuk presiden, wakil presiden, beberapa kementerian, dan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia. Gedung pemerintah yang saat ini ada di Jakarta juga direncanakan akan disewakan secara komersial untuk mendukung proyek IKN.
