Baru Dapat Tawaran Cawapres, KPK Panggil Cak Imin Terkait Kasus Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja

KPK menduga bahwa kasus ini menimbulkan kerugian negara, sehingga proses hukumnya masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, KPK akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut.***