PR GARUT – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Jumat siang. Bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, rapat ini membahas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi sejak Kamis, 20 Juni 2024.
"Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat," ucap Budi Arie Setiadi saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menkominfo, rapat juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko sebagai perwakilan dari TelkomSigma, penyedia infrastruktur data nasional.
Namun, hingga rapat internal berakhir pada pukul 14.30 WIB, Menkominfo Budi Arie Setiadi tidak memberikan keterangan apa pun mengenai hasil rapat tersebut kepada wartawan.
Baca Juga: Dua Bocah Tewas Tenggelam Saat Berenang di Situ Ciburial Garut, Begini Kronologi Kejadiannya
Presiden Jokowi menginstruksikan BPKP untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional setelah terjadinya serangan siber ransomware. "Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," ujar Muhammad Yusuf Ateh setelah pertemuan di Istana Kepresidenan.
Ateh mengungkapkan bahwa belum ada audit tata kelola atau finansial PDN sebelumnya. "Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," jelasnya. Ia juga belum bisa menjelaskan seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan karena audit belum dilakukan.
Anggaran Rp700 Miliar untuk Pusat Data Nasional
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp700 miliar telah dialokasikan untuk Pusat Data Nasional melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca Juga: PT Hakaaston Kembangkan Dua Aplikasi Digital untuk Meningkatkan Layanan Tol
"Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.
Anggaran ini termasuk dalam klaster infrastruktur tematik APBN yang telah terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024. Selain untuk PDN, anggaran juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. "Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun," kata Sri Mulyani.
Muhammad Yusuf Ateh menegaskan pentingnya menyelesaikan audit secepat mungkin. "Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik)," tutur Ateh. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan dan integritas data nasional serta mengantisipasi serangan siber di masa depan.***