Network
Baca Juga: Di Garut Menteri ATR BPN Serahkan Sertipikat Tanah Kepada Warga Secara dor to dor
"Yang terpenting dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur," tuturnya.
Ponpes Al Zaytun menjadi perbincangan masyarakat dan publik lantaran diduga menganut dan menerapkan ajaran yang sesat.
Hal tersebut membuat munculnya pihak yang meminta agar Al Zaytun dibubarkan.
Di satu sisi, Ridwan Kamil mengaku tidak memegang kewenangan untuk membubarkan Al Zaytun, sekalipun ponpes tersebut terbukti melanggar. Mengingat, keputusan untuk membubarkan ponpes berada di tangan Kementerian Agama (Agama).
"Pembubaran hanya dilakukan oleh Kemenag yang memberikan izin. Izinnya ada di Kemenag karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah dan seterusnya,” ujar Ridwan Kamil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa nasib Al Zaytun akan diputuskan setelah Kemenag mendapatkan informasi, sekaligus setelah kajian secara keseluruhan dilakukan.
"Kami akan berbicara bersama-sama untuk mengambil keputusan. Untuk Kemenag leading sektornya di Direktorat Pontren, tentu Kemenag akan koordinasi utuh terkait itu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga telah mengeluarkan perintah secara langsung untuk mengusut kasus kontroversialnya ponpes yang terletak di Indramayu tersebut.***
