Network
PR GARUT - Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah memicu perhatian dunia, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan suaranya dalam menyikapi situasi ini. Konflik terbaru dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada Sabtu, 7 Oktober 2023, yang merespons dengan serangan balasan yang intensif.
Ketua MUI Bidang Hukuman Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menganggap bahwa tindakan Israel terhadap Palestina adalah contoh nyata dari imperialisme, kolonialisme, dan terorisme yang sistemik. Salah satu alasan mengapa Israel dianggap sebagai kekuatan terorisme yang sistemik adalah karena penindasan terhadap Palestina yang sudah berlangsung sejak tahun 1948.
Hakim menjelaskan bahwa Israel telah melakukan pengusiran paksa terhadap warga Palestina dari wilayah permukiman mereka, sambil memfasilitasi pemukiman warga Israel di wilayah yang sama. Tindakan ini jelas melanggar hukum internasional dan dianggap sebagai akar masalah yang mendalam dalam konflik tersebut.
Menurut Hakim, jumlah korban jiwa dari pihak Palestina telah lebih banyak, dan dia menegaskan bahwa klaim Hamas sebagai kelompok teroris adalah tidak benar. Dia menyatakan bahwa ini adalah perlawanan.
Baca Juga: Perdebatan Elon Musk dan Komisaris Uni Eropa Terkait Disinformasi Soal Israel dan Hamas
Pakar hukum internasional dari Universitas Mataram, Prof. Muhammad Sood, juga berpendapat bahwa serangan Hamas ke Israel adalah bentuk pembelaan, bukan perlawanan. Dia menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik ini, mengingat konflik tersebut memiliki akar sejarah dan politis yang dalam.
Namun, Sood juga mengakui kendala dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, terutama karena peran beberapa negara yang mendukung Israel di PBB. Sebagian besar negara Timur Tengah yang berbatasan dengan Israel dan Palestina juga perlu terlibat secara aktif.
Ridwan Kamil Memberikan Solusi Mengatasi Konflik
Ridwan Kamil, eks Gubernur Jawa Barat, memberikan solusi dalam mengatasi konflik Israel-Palestina dengan menekankan pentingnya memberikan hak kemerdekaan kepada Palestina sebagai negara berdaulat. Dia juga memanggil Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Syafiq A. Mughni, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan konkret dalam mendamaikan Israel-Palestina. Dia mempertanyakan efektivitas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan mengingatkan bahwa dunia tanpa kekerasan adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung.
