Network
PR GARUT- Konstelasi politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Garut cenderung memanas.
Para elite partai politik (parpol) makin intens melakukan lobi-lobi politik untuk kejelasan mengusung bakal calon yang bakal berkontestasi di Pilkada Garut 2024.
Mantan wakil Bupati Kabupaten Garut adalah salahsatu bakal calon bupati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belakangan ini getol menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol.
Menariknya, baru-baru ini Helmi Budiman telah melakukan pertemuan di DPC Partai Gerindra sebagai bagian dari komunikasi politik dengan salahsatu partai besar, yakni Gerindra.
Baca Juga: Janji Tinggal Janji Kuota CASN-PPPK Tak Kunjung Direvisi, FAGAR Garut Siap Gelar Aksi
Usai pertemuan tersebut, Helmi bahkan mengumumkan dalam sebuah pemberitaan yang meng-klaim bahwa PKS telah berkoalisi dengan Gerindra.
Ternyata, pernyataan terkait koalisi PKS dengan Gerindra itu justeru dibantah pihak Fraksi Gerindra sendiri.
Menurut H. Agus M. Sutarman selaku perwakilan Fraksi Partai Gerindra DPRD Garut, klaim Helmi Budiman itu sama sekali tidak benar.
Ia menegaskan, untuk melakukan koalisi itu diperlukan pembahasan dan musyawarah yang jelas dengan seluruh pengurus partai, khususnya Gerindra.
"Jadi tidak benar, kita Fraksi Gerindra sama sekali belum ada kesepakatan koalisi dengan PKS. Pertemuan di DPC Gerindra kemarin itu hanya komunikasi politik biasa saja," ungkap H. Agus saat dikonfirmasi Pikiran Rakyat Garut, usai pertemuan dengan beberapa perwakilan anggota Fraksi Partai Gerindra, di antaranya Rd Yayuk Tien Rahayu, H. Dedi Suryadi, dan H. Ade Rijal, pada Minggu, 9 Juni 2024.
Baca Juga: UPDATE! Kapan KJP Mei Juni 2024 Cair? Alasan Telat Terungkap, Jadwal Pencairan Hadir
Dengan adanya isu koalisi PKS dengan Gerindra di Pilkada Garut itu, anggota Fraksi Gerindra secara resmi menyampaikan pernyataan sikapnya.
Sedikitnya ada 5 poin penting pernyataan sikap yang disampaikan dari Fraksi Partai Gerindra, sebagai berikut:
1. Keputusan Gerindra berkoalisi dengan PKS dan Nasdem tersebut diambil tanpa melalui pembicaraan dan pembahasan terlebih dahulu di internal struktural DPC Gerindra Garut maupun dengan kandidat yang mendaftar dari Partai Gerindra. Keputusan ini juga tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan DPD dan DPP Partai Gerindra.
2. Keputusan koalisi tersebut bagi Gerindra sangat merugikan dan tidak mencerminkan spirit Partai Gerindra sebagai partai besar. Keputusan ini juga tidak mempertimbangkan potensi kandidat yang mendaftar di Partai Gerindra.
3. Koalisi PKS dengan Gerindra dan Nasdem tersebut hanya menguntungkan PKS dan Nasdem karena sama sekali tidak menyebut secara jelas porsi dari Partai Gerindra, baik sebagai kandidat Bupati ataupun Wakil Bupati.
4. Ada indikasi bahwa koalisi PKS, Gerindra, dan Nasdem tersebut hanya akan mewadahi pengusungan paket pasangan dr. Helmi Budiman dan Diah Kurniasari.
Baca Juga: MQ Iswara: Partai Golkar Targetkan Menang Pilkada di 17 Kota di Jabar
5. Atas pertimbangan tersebut, kami menyatakan sikap menolak koalisi tersebut dan meminta kepada Ketua DPC Gerindra Kab. Garut, Sdr. Enan, untuk mengembalikan marwah Gerindra dan membangun komunikasi strategis dengan partai lain yang lebih memberikan peluang yang jelas bagi kepentingan politik strategis Partai Gerindra.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan partai baik di tingkat DPC, DPD, dan DPP.
Itulah pernyataan sikap yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra terkait isu koalisi PKS dan Gerindra menjelang Pilkada Garut 2024.***
