Network
PR GARUT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir untuk turun langsung ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, guna menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perencanaan anggaran belanja yang dinilai ganjil, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.
Tito Karnavian mengungkapkan permintaannya kepada Tomsi Tohir dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/9/2023). Temuan KPK tersebut mengindikasikan adanya keganjilan dalam perencanaan anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan pengentasan kemiskinan.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, merespons permintaan ini dengan positif dan menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki masalah jika Irjen Kemendagri datang ke Garut untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait temuan KPK. Rudy menganggap bahwa pemeriksaan ini akan memberikan kejelasan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.
"Iya bagus supaya jelas, karena selama ini kita selalu disudutkan, (silakan) lakukan pengecekan detail Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," ujar Rudy.
Baca Juga: Warga Garut Heboh, Video Seekor Lutung Masuk Permukiman Padat Penduduk di Tabrik Karangpawitan
Rudy menyatakan bahwa Pemkab Garut merasa senang jika Irjen Kemendagri datang untuk memeriksa perjalanan dinas ke luar negeri yang merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, perjalanan dinas tersebut memiliki urgensi dalam penyerapan lapangan kerja dan mempromosikan produk unggulan Garut di pasar internasional.
Bupati Garut Tantang Kemendagri Lacak dan Periksa
Bupati Garut juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di luar negeri dapat dilacak dan diperiksa oleh pemerintah pusat berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
Ia siap memberikan penjelasan lebih lanjut tentang strategi pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Garut kepada Irjen Kemendagri.
