Network
PR GARUT - Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, tidak ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan di Kabupaten Garut karena khawatir akan menimbulkan konflik antara desil 1 dan desil 2 yang memiliki perbedaan signifikan dalam tingkat penghasilan.
Rudy Gunawan menyatakan bahwa pemerintah pusat lebih fokus pada program BLT, sementara Kabupaten Garut telah memilih untuk mendorong investasi sebagai strategi utama mereka dalam mengurangi kemiskinan.
"Pusat kan hanya BLT-BLT-BLT. Strategi pemerintah pusat bukan hanya BLT banyak. Kita Pemkab Garut tidak BLT, sudah melakukan banyak investasi. Itu adalah strategi kita di Kabupaten Garut," ungkapnya kepada wartawan.
Menurut Rudy, pemerintah pusat juga memahami pentingnya investasi sebagai sarana untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah mengharapkan peningkatan investasi di seluruh Indonesia.
Dalam penjelasannya, Bupati Garut menegaskan bahwa menerapkan program BLT membutuhkan dana yang cukup besar. Sementara Kabupaten Garut telah berfokus pada upaya untuk menciptakan peluang kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi melalui investasi, yang diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Meskipun Kabupaten Garut telah mengambil pendekatan berbeda dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa warganya yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka berharap bahwa melalui upaya investasi dan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan di Kabupaten Garut akan berkurang secara signifikan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan.
KPK: Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Rp799 Miliar Tidak Ada BLT
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, telah mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mencatat anggaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem Pemkab Garut pada tahun 2023 mencapai Rp 799.305.947.474 miliar. Namun, ironisnya, sejumlah besar dana tersebut malah digunakan untuk kebutuhan teknis kegiatan seperti perjalanan dinas, makan minum rapat dan honorarium. Sementara untuk bantuan sosial individu tidak dianggarkan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang paling penting adalah dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Namun malah banyak Pemkab yang menggunakannya untuk kegiatan yang tidak urgen.
Salah satu contoh yang mencolok adalah Pemerintah Kabupaten Garut. Meskipun memiliki puluhan ribu warga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, Pemkab Garut menganggarkan dana sebesar Rp 7.232.851.600 (Rp 7,2 miliar) untuk perjalanan dinas. Ironisnya, tidak ada alokasi anggaran untuk bantuan sosial individu.
