Network
PR GARUT - Bupati Garut, Rudy Gunawan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan aneh dalam menangani kemiskinan ekstrem di daerahnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kabupaten Garut menempati posisi kedua dalam daftar daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem, mencapai 82,17 ribu jiwa.
Salah satu kebijakan yang tak mendasar adalah, Bupati Garut, Rudy Gunawan pernah mengintruksikan pembuatan majalah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu juga, KPK RI menemukan anggaran mencolok terkait biaya makan minum yang angkanya mencapai Rp1,6 miliar.
“Saudara sekalian, saya sengaja mengumumkan karena saya sebagai pembina kepegawaian daerah, sekarang fokus kita di tahun 2023 perilaku kerjanya adalah kepada Perpres Nomor 4 Tahun 2022, yaitu Percepatan Penyelesaian Masalah Kemiskinan Ekstrem,” ucap Bupati Garut saat memimpin apel gabungan terbatas di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (2/1/2022).
Menurutnya, majalah itu bisa menjadi proses pendampingan dan penggerakan pemberdayaan masyarakat terhadap rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Jadi saya mengajarkanlah (empati kepada) semua dan terimakasih ini prosesnya, ada foto, fotonya yang terbaik. Kita akan pampang foto yang terbaik di dalam satu majalah saya minta, ya Muksin, Bu Yeni ya, untuk membuat khusus edisi yang berhubungan dengan majalah itu,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang paling penting adalah dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Namun malah banyak Pemkab yang menggunakannya untuk kegiatan yang tidak urgen.
Salah satu contoh yang mencolok adalah Pemerintah Kabupaten Garut. Meskipun memiliki puluhan ribu warga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, Pemkab Garut menganggarkan dana sebesar Rp 7.232.851.600 (Rp 7,2 miliar) untuk perjalanan dinas. Ironisnya, tidak ada alokasi anggaran untuk bantuan sosial individu.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem, Bupati Garut Berikan Tanggapan Atas Supervisi dan Mitigasi yang Disampaikan KPK
"Kita nemuin daerah kita sebutlah Kabupaten Garut. Rp 784.305.000 perjalanan dinas ke luar negeri. Urusannya apa ya? Yang miskin di kampung tapi perjalanan ke luar negeri. mungkin study banding ya," ucap Pahala sambil tertawa ikutif dari diskusi satu sistem informasi tutup ruang korupsi yang ditayangkan di youtube FMB9ID_IKP, Senin 28 Agustus 2023.
