Network
PR GARUT - Penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diduga tidak tepat sasaran, yakni digunakan untuk perjalanan dinas, makan-minum rapat, dan honorarium, telah menarik perhatian mahasiswa dan aktivis anti korupsi di Kabupaten Garut. Fenomena ini menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang seharusnya ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan Ekstrem.
Ketua Garut Governance Watch (GGW), Agus Gandi mengatakan, insiden ini dianggap sebagai puncak dari berbagai kejadian di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan justru diduga telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
"Dalam kasus ini, terlihat seperti puncak gunung es di tengah lautan. Kejadian ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya, melainkan salah satu dari serangkaian tindakan yang terjadi di lingkungan Bupati Garut dan kelompoknya," ujar Agus Gandi kepada Pikiran Rakyat Garut, Rabu 30 Agustus 2023.
GGW berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan investigasi secara serius terhadap indikasi korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut. Mereka meminta agar KPK melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat Garut yang telah disampaikan beberapa waktu lalu, serta mengawasi lebih lanjut gejala-gejala korupsi yang mungkin muncul di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem, Bupati Garut Berikan Tanggapan Atas Supervisi dan Mitigasi yang Disampaikan KPK
"Kami berharap KPK dapat memeriksa lebih lanjut kasus ini dan memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan benar-benar tersalurkan dengan baik," tambah Agus Gandi.
Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dilaporkan digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem benar-benar efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, dari pihak mahasiswa yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Garut turut berkomentar tentang kejanggalan yang ditemukan oleh KPK beberapa waktu lalu. Menurut Fungsionaris PB HMI, Taofik Rofi Nugraha, pemerintah Kabupaten Garut memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memajukan kesejahteraan masyarakatnya.
"Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk memastikan bahwa prioritas penggunaan APBD benar-benar sejalan dengan kebutuhan mendesak dan potensi pembangunan daerah," ucapnya.
