Network
PR GARUT – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Jumat siang. Bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, rapat ini membahas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi sejak Kamis, 20 Juni 2024.
"Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat," ucap Budi Arie Setiadi saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menkominfo, rapat juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko sebagai perwakilan dari TelkomSigma, penyedia infrastruktur data nasional.
Namun, hingga rapat internal berakhir pada pukul 14.30 WIB, Menkominfo Budi Arie Setiadi tidak memberikan keterangan apa pun mengenai hasil rapat tersebut kepada wartawan.
Baca Juga: Dua Bocah Tewas Tenggelam Saat Berenang di Situ Ciburial Garut, Begini Kronologi Kejadiannya
Presiden Jokowi menginstruksikan BPKP untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional setelah terjadinya serangan siber ransomware. "Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," ujar Muhammad Yusuf Ateh setelah pertemuan di Istana Kepresidenan.
Ateh mengungkapkan bahwa belum ada audit tata kelola atau finansial PDN sebelumnya. "Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," jelasnya. Ia juga belum bisa menjelaskan seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan karena audit belum dilakukan.
Anggaran Rp700 Miliar untuk Pusat Data Nasional
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp700 miliar telah dialokasikan untuk Pusat Data Nasional melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca Juga: PT Hakaaston Kembangkan Dua Aplikasi Digital untuk Meningkatkan Layanan Tol
"Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.
