Network
PR GARUT - Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) mencapai angka yang mengesankan, mencapai Rp43,3 triliun per 31 Maret 2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 20,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, lonjakan signifikan ini terjadi karena kenaikan dari base tahun sebelumnya yang relatif rendah, yakni Rp35,9 triliun.
Ia menegaskan bahwa eksekusi bansos pada tahun sebelumnya terpengaruh oleh penyesuaian data untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial serta penataan ulang kerja sama dengan lembaga penyalur.
Pada tahun 2024, penyaluran bansos dilakukan secara reguler tanpa kendala yang signifikan terkait DTKS maupun modalitas transfer sehingga realisasinya kembali normal pada Januari hingga Maret.
Realisasi belanja bansos pada Maret 2024 didorong utamanya oleh penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, serta program Kartu Sembako.
Baca Juga: Bansos PKH 2024 Tahap 2 Kapan Cair? Simak Jadwal Lengkapnya Penyaluran Hingga Akhir Tahun
Secara rinci, belanja bansos melalui Kementerian Sosial mencapai Rp20,4 triliun untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
Sementara itu, penyaluran melalui Kementerian Kesehatan mencapai Rp11,6 triliun untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta.
Selanjutnya, belanja bansos melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudistek) mencapai Rp9,9 triliun untuk PIP bagi 7,9 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa.
Sedangkan melalui Kementerian Agama, bansos mencapai Rp1,4 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 37,1 ribu mahasiswa.
Terakhir, penyaluran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai Rp34 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.
Dengan pencapaian ini, diharapkan bantuan sosial yang tepat dan efektif dapat terus berlanjut untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. ***
