Network
PR GARUT - Pada tanggal 1 April 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui pemberian tunjangan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan penghormatan terhadap jasa para pensiunan yang telah berkontribusi bagi negara.
Tunjangan ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan hak yang sesuai kepada para pensiunan PNS. Langkah tersebut juga mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan sosial, terutama bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.
PT Taspen, lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pensiunan, akan memastikan penyaluran tunjangan tersebut tanpa adanya hambatan atau persyaratan khusus yang membebani para pensiunan. Tunjangan akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing, sehingga para pensiunan tidak perlu khawatir akan prosedur yang rumit atau panjang.
Baca Juga: Bagaimana Cara Aktifkan KTP DIgital Pengganti E-KTP? Simak Tatacara Lengkap dengan Link Download IKD
Tunjangan yang diberikan terdiri dari tiga jenis, yaitu tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Tunjangan ini akan disalurkan bersamaan dengan gaji pokok pensiunan PNS, yang mengalami penyesuaian seiring dengan kenaikan upah.
Untuk tunjangan pangan, pensiunan PNS akan menerima bantuan berupa beras seberat 10kg, sementara tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokok. Tunjangan anak akan diberikan sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak, dengan batasan maksimal untuk dua anak.
Diberikan Secara Bertahap
PT Taspen akan secara bertahap memberikan tunjangan ini kepada pensiunan PNS mulai tanggal 1 April 2024. Hal ini menjamin bahwa hak-hak pensiunan akan terpenuhi dengan tepat waktu dan tanpa hambatan.
Pemberian tunjangan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pensiunan PNS dan keluarganya. Sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjadi abdi negara, pensiunan PNS pantas mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dari pemerintah.
