Network
PR GARUT - Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) peserta kontestasi Pilpres 2024 memiliki sejumlah jurus jitu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satu fokus perhatian para capres dan cawapres adalah sektor UMKM.
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud misalnya. Mereka memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pengusaha mikro di Tanah Air.
Tak tanggung-tanggung, Ganjar-Mahfud menargetkan 8 juta pengusaha skala mikro agar bisa semakin maju dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Ganjar Pranowo, ia merumuskan program 8 Juta Pengusaha Mikro Maju untuk membantu usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM) dan koperasi melalui fasilitas kemudahan berusaha, mulai dari sisi reformasi regulasi hingga pelatihan.
Baca Juga: 7 Komitmen Ganjar-Mahfud Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Indonesia
"Melalui program ini, kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum, modal usaha yang lebih besar, pelatihan, serta bantuan masuk ke pasar secara lebih luas," kata Ganjar Pranowo.
75 Persen UMKM Sulit Mengakses Permodalan
Keberpihakan Ganjar-Mahfud terhadap pelaku usaha mikro ini dilandasi oleh sejumlah fakta. Saat ini, sekitar 75 persen pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan serta susah mencari modal usaha.
Selain itu, baru sekitar 30 persen UMKM yang mampu memanfaatkan pasar digital untuk meningkatkan omzetnya. Di sisi lain, alokasi anggaran pengadaan barang/jasa untuk usaha kecil masih berada di angka 40 persen.
Melalui program 8 Juta Pengusaha Mikro Maju, Ganjar-Mahfud akan meningkatkan pelayanan mal publik serta memperluas jangkauan OSS hingga ke tingkat kabupaten. Keduanya juga akan menambah alokasi kredit perbankan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), minimal 35 persen dan memberikan subsidi bunga bagi UMKM.
Di samping itu, Ganjar-Mahfud bakal memperbanyak dan meningkatkan kualitas 1,6 juta usaha melalui inkubasi bisnis dan coaching clinic. Untuk menyerap produk UMKM dan koperasi, mereka akan mengalokasikan minimal 50 persen belanja publik kementerian/lembaga serta BUMN/BUMD.
