Network
PR GARUT - Dalam menyambut kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Gianyar, Bali, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali mengambil langkah tegas dengan mencabut baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta semua atribut politik yang bersinggungan dengan partai PDI Perjuangan.
Tindakan ini terjadi sekitar satu jam sebelum kedatangan Presiden Jokowi di tiga lokasi yang hendak ia kunjungi, yaitu SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Kepala Satpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi, menjelaskan bahwa tindakan ini adalah perintah langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Rai menegaskan bahwa baliho dan bendera dicopot bukan hanya karena mereka milik PDI Perjuangan, tetapi lebih pada upaya menciptakan suasana yang netral.
"Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya," kata Rai.
Rai juga menekankan bahwa mereka mencopot atribut politik dari satu partai saja karena atribut dari PDI Perjuangan mendominasi daerah tersebut. Bahkan, baliho dan bendera partai tersebut terpasang hampir setiap satu meter di sepanjang jalan menuju lokasi kunjungan kerja Presiden.
Baliho Milik Kaesang Juga Dicabut
Selain atribut PDI Perjuangan, baliho milik Kaesang, putra Presiden Jokowi, juga dicabut di beberapa titik. Demi menjaga kesan netralitas, baliho yang menampilkan gambar Presiden Jokowi pun tidak luput dari tindakan yang sama.
Rai menyatakan bahwa tindakan ini bukan untuk menunjukkan dukungan kepada salah satu kelompok atau paslon, melainkan untuk mematuhi arahan yang telah diberikan sebelumnya dan menciptakan lingkungan netral.
Baca Juga: Empat Saudara Asal Salopa Tasikmalaya, Terlibat Pencurian Kabel Optik Salah Satunya Karyawan Gudang
Satpol PP kabupaten/kota telah mendapat arahan untuk menurunkan atribut politik sebelum masa kampanye resmi dimulai sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU).
