Network
PR GARUT - Ditengah persoalan pengangatan tenaga Honorer, yang terus bergulir, DPR mendorong penyelesaian secara kemanusiaan, namun tidal lepas dari koridor UU ASN.
Akan tetapi, sulitnya pemerintah dalam menyelesaikan permasalhan honorer tersebut pasalnya diluar dugaan jumlahnya, melejit mencapai 2,3 juta orang.
Padahal sebelumnya, Kemenpan RB mencatat jumlah honorer yang belum terselesaikan sekitar 400 ribu-an.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyebut hingga tahun 2023, jumlah honorer di Indoensia mencapai 2,3 juta orang.
Baca Juga: Bertemakan Adat Nusantara, PGR Ranting Tiga Malangbong Gelar Perjusami
Untuk itu, kata Menpan RB, dikutip garut.pikiran rakyat, Sabtu, 26 Agustus 2023, dibutuhkan perhitungan yang cermat agar tidak membebani anggaran negara. Namun juga tidak menelantarkan para honorer.
Sementara itu, DPR bersama pemerintah telah menyiapkan formula terbaik, untuk menata dan mngelola ASN. Melalui revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Salah satunya disebutkan Menpan RB, melalui rencana perekrutan honorer menjadi ASN, sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperjelas status honorer.
Sehingga keberadaan para honorer dapat diakui dengan baik oleh undang-undang, serta, mendapat hak-hak yang layak sesuai kontribusi dan pengabdianya kepada negara.
Baca Juga: Danramil 1106 Malangbong, Sebut Pribadi Positif Akan Tumbuh Melalui Kegiatan Ini, SImak Penjelasanya
Salah satu isyu yang hangat saat ini adalah adanya rencana penghapusan honorer pada 28 November 2023.
Meski begitu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja tenaga honorer.
Menurut Doli, sapaan akrabnya, dalam revisi UU ASN tersebut tidak akan ada pengurangan pendapatan honorer yang selama ini diterima, namun juga tidak menambah anggaran baru.
Baca Juga: Pendaftaran CASN Resmi Dibuka, Menpan RB Terbitkan Surat Ini, Berikut Jadwal Penerimaan CPNS 2023
"Saya tegaskan kepada pemerintah tidak akan ada penghapusan tenaga honorer, tidak akan ada pengurangan pendapatan honorer, dan tidak membebani anggaran terutama APBN," kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Saat ini yang masih di diskusikan dalam pembahasan revisi UU ASN, yakni terkait status mereka, apakah menjadi ASN, penuh, atau paruh waktu.
Doli menegaskan dalam UU ASN yang baru nanti, ASN PPPK memang akan terbagi dua, penuh, dan paruh waktu.
Akan tetapi hingga saat ini, UU ASN yang baru hasil revisi memang belu dapat di syahkan, salh satunya masih terjadi diskusi yang alot terkait hal tersebut. ***
