Pemberian kompensasi yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran, Pemerintah perlu memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran. Kompensasi tersebut dapat berupa uang ganti rugi, pemukiman baru, atau pelatihan kerja.
Baca Juga: Top 5 Rekomendasi Tempat Mendaki Terbaik di Kabupaten Bandung, Cocok Dijajal Saat Hari Libur
Pemerintah perlu menegakkan hukum secara ketat terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusakan lingkungan selama pembangunan exit tol. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
Pemerintah perlu membangun infrastruktur pendukung di sekitar exit tol, seperti jalan alternatif, underpass, dan flyover. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan memperlancar akses masyarakat.
Masyarakat di sekitar exit tol perlu didorong untuk mengembangkan ekonomi kreatif, seperti membuka usaha kuliner, kerajinan tangan, atau wisata. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.
Baca Juga: TECNO Pova 6 Siap Rilis, Daya Tahan Baterainya Dijamin Bikin Susah Tidur
Pembangunan exit tol di Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya.
Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pembangunan exit tol ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Garut.
Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Garut, pembangunan exit tol Banyuresmi dan Cilawu masih dalam tahap pembebasan lahan.
Pembangunan exit tol Cikajang masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.***