Network
PR GARUT - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan mark up anggaran sewa rumah Wakil Bupati Garut. Dengan total belanja mencapai Rp806 juta selama periode lima tahun, GMNI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan tersebut.
Menurut pernyataan resmi GMNI Garut, dugaan mark up anggaran sewa rumah Wakil Bupati Garut menjadi sebuah perhatian serius mengingat jumlah anggaran yang cukup besar tersebut. Haerul Bahri, salah satu anggota GMNI Garut, menyatakan bahwa hal ini perlu diselidiki secara menyeluruh demi keadilan bagi masyarakat.
"Dengan total belanja mencapai Rp806 juta selama lima tahun, dugaan mark up anggaran sewa rumah Wakil Bupati Garut adalah sebuah dugaan serius yang harus diusut tuntas," ujar Haerul Bahri.
Dugaan ini bermula dari kebijakan Bupati Garut RG pada periode kedua 2019-2024, di mana rumah negara Wakil Bupati di Jalan Patriot dialihfungsikan menjadi rumah dinas Sekretaris Daerah, dan rumah dinas sekda digunakan sebagai kantor tim percepatan daerah.
Baca Juga: Xiaomi Watch S3 Dijual Harga Rp1,7 jutaan, Cek Fitur dan Spesifikasinya
Data keuangan menunjukkan anggaran belanja sewa rumah jabatan untuk wakil bupati dari tahun 2019 hingga 2024:
1. Tahun 2019: Rp. 144 juta
2. Tahun 2020: Rp. 144 juta
3. Tahun 2021: Rp. 168 juta
4. Tahun 2022: Rp. 168 juta
5. Tahun 2023: Rp. 168 juta
6. Tahun 2024: Pembayaran satu bulan sebesar Rp. 14 juta.
Total belanja sewa rumah untuk wakil bupati mencapai Rp. 806.000.000. Dugaan markup anggaran tersebut muncul karena nilai anggaran dinilai terlalu besar dibandingkan dengan harga sewa yang seharusnya.
"Lebih parahnya lagi, rumah yang disewa di Vila Intan merupakan rumah pribadi milik wakil Bupati Garut," ujarnya.
