Network
PR GARUT - Puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Garut menggelar aksi protes di jalan untuk mengecam kebijakan penganggaran kemiskinan ekstrem digunakan perjalanan dinas oleh pemerintah Kabupaten Garut ke luar negeri.
Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap peringatan yang baru-baru ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait kebijakan tersebut.
Aksi protes yang dimulai di kawasan bundaran Simpang Lima Kecamatan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat pada Senin, 4 September 2023.
Menuntut mahasiswa tindakan Bupati Garut, Rudy Gunawan, terkait penggunaan anggaran kemiskinan ekstrem untuk perjalanan ke luar negeri dinilai merugikan rakyat.
"Kami sangat keberatan dengan kebijakan penganggaran yang dikeluarkan oleh Bupati Garut dan disetujui oleh anggota DPRD. Anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem malah digunakan perjalanan ke luar negeri," teriak seorang koordinator aksi dalam orasinya.
Para aktivis HMI Garut menuntut penjelasan atas dugaan penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengeluaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Mereka beranggapan bahwa anggaran tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang.
"Jelas-jelas anggaran itu hanya dinikmati oleh sejumlah kecil orang saja," seru para mahasiswa HMI.
Aksi protes ini menjadi wujud keprihatinan dan kepedulian dari para mahasiswa terhadap penggunaan anggaran publik yang transparan dan akuntabel.
Mahasiswa Meminta Penjelasan Rinci Penggunaan Anggaran
Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Garut untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efisien.
