Network
PR Garut – Film ‘Dirty Vote’ adalah sebuah dokumenter yang merangsang dialog publik tentang kecurangan dalam proses pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Film ini dirilis pada 11 Februari 2024 melalui YouTube PSHK Indonesia dan disutradarai oleh Dandhy Laksono, seorang jurnalis yang sering melakukan liputan investigasi.
Tak hanya Film ‘Dirty Vote’ saja yang ia garap, namun saat Pemilu 2019 pun ia menyutradai Film ‘Sexy Killers’ yang sama persis dirilis saat masa tenang kala itu.
Dokumenter ini menghadirkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, yang menguraikan sejumlah data dan pelanggaran hukum pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Inilah 8 Golongan Manusia yang Sholatnya Tidak Diterima
“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang semakin paham, bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak dianggap baik-baik saja.” kata Bivitri.
Film tersebut membongkar berbagai aspek kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, salah satunya termasuk:
- Dugaan kecurangan melalui penunjukan penjabat Gubernur dan Kepala Daerah.
- Intervensi terhadap pemimpin desa untuk mendukung calon tertentu.
- Distribusi bantuan sosial yang ugal-ugalan jelang pemilu
- Kejanggalan dalam keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan umur capre-cawapres.
- Salah satu poin penting yang dibahas dalam film ini adalah dugaan penunjukan 20 penjabat Gubernur dan Kepala Daerah yang dipilih oleh Presiden dan dinilai mala praktik administrasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Ombudsman. Penyelenggara ini memiliki sekitar 140 juta daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca Juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan Cair dan Sudah Dibagikan Sebelum Pemilu 2024? Simak Info Lengkapnya
Film ini juga menyoroti dugaan permainan aturan KPU untuk loloskan partai Gelora di Pemilu 2024. Selain itu, film ini mengeksplorasi bagaimana partai-partai politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi di KPU "diloloskan" dengan berbagai permainan gelap dari oknum.
Bivitri Susanti, salah satu ahli hukum yang terlibat dalam film ini, menjelaskan bahwa rencana kecurangan Pemilu ini tidak dibuat dalam semalam oleh satu orang. Sebaliknya, mereka disusun bersama dengan pihak-pihak lain yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama.
