Network
PR GARUT - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terancam tidak menerima bantuan sosial (Bansos) beras 10 Kg dari pemerintah. Penyebabnya adalah perbedaan data penerima manfaat program tersebut.
Jika program PKH dan BPNT diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sementara Bansos beras 10 Kg datanya diambil dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengumumkan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga bulan Juni 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah.
Baca Juga: Alhamdulillah, Bansos 10 KG Dilanjutkan Hingga Juni 2024
Menurut keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Arief Prasetyo Adi di Jakarta pada hari Senin, keputusan ini sesuai dengan arahan langsung dari Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Arief mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peninjauan penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.
"Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau," ungkap Arief.
Meringankan Beban Masyarakat
Bantuan pangan beras dianggap sebagai program yang membantu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah. Program ini ditujukan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Bapanas per 17 Februari, realisasi bantuan pangan beras tahap satu 2024 yang disalurkan oleh Perum Bulog mencapai 193.368 ton atau 87,87 persen dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton.
