Network
PR GARUT - Proses verifikasi penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus dilakukan pemerintah. Untuk mendapatkan data real penerima PKH dan BPNT tepat sasaran.
Jika nama Anda tercoret dari penerima program PKH dan BPNT ada cara khusu untuk mengajukan keberatan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program penyaluran Bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 ini.
Namun, terdapat kebingungan dan kekecewaan di kalangan masyarakat karena sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendadak dihapus dari daftar bansos. Mari kita telusuri alasan di balik hal ini.
Pemerintah melakukan verifikasi data penerima bansos untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Verifikasi ini dilakukan untuk memperbarui dan memverifikasi data KPM agar sesuai dengan syarat yang ditetapkan.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan dalam penyaluran bansos, sebagai basis data yang berisi informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin di Indonesia.
Penghapusan dan perbaikan data dilakukan sejak tahun 2020, dengan menghapus KPM yang sudah tidak layak menerima bansos dan menambahkan KPM baru yang memenuhi syarat.
Data DTKS disinkronkan dengan data dari Ditjen Dukcapil untuk mencegah ketidaksesuaian data.
Kriteria Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahun 2024
Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2024 berdasarkan data DTKS. KPM yang layak menerima bansos adalah mereka yang memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki anggota keluarga dalam kategori rentan miskin, memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp 500.000, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak memiliki aset produktif.
