Network
PR GARUT - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan tanggapan terkait usulan penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024. Ari menekankan bahwa program bansos dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat, khususnya keluarga miskin, yang tengah menghadapi tantangan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menanggapi dugaan bahwa pembagian bansos terkait dengan proses pemilu, Ari menegaskan bahwa bansos merupakan program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat, dananya berasal dari APBN, dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR. Ia menekankan bahwa bansos tidak memiliki kaitan dengan proses pemilu.
Baca Juga: BPNT Cair Hari ini, Cek Rekening Begini Mekanisme Pencairan Berikut dengan Bansos Beras CBP Tahap 1
"Bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," tambahnya.
Ari juga menyampaikan bahwa Pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bansos, tetapi juga melakukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur permukiman di desa, kawasan perdesaan, dan perkotaan.
"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.
Dia menegaskan bahwa sasaran bansos sudah jelas, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data sesuai nama dan alamat.
Bantuan Tepat Sasaran
Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas implementasi dan penyaluran bansos untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujar Ari Dwipayana.
