Network
PR GARUT - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus memperkuat langkah-langkah mitigasi bencana, terutama terkait ancaman gempa bumi megathrust di Selat Sunda. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor BC.03.01/SE-99/BPBD/2024, Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat menghadapi potensi gempa yang tidak dapat diprediksi.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 128/PB.01.03/BPBD yang menanggapi informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi gempa di wilayah Zona Megathrust Indonesia. Dedy Supriyadi menjelaskan, zona ini memiliki potensi melepaskan energi besar yang dapat menyebabkan gempa bumi kapan saja.
Dalam pendekatan mitigasi, Dedy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas kebencanaan, dan masyarakat umum. "Surat edaran ini kami tujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah, direktur badan usaha, forum penanggulangan risiko bencana, serta komunitas kebencanaan untuk bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan," ujarnya dikutip dari Antara pada Kamis 12 September 2024.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung fokus pada respons setelah bencana, kali ini pemerintah menitikberatkan pada mitigasi non-struktural. Dedy menggarisbawahi pentingnya penyiapan fisik dan edukasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. "Masyarakat perlu memahami bahwa gempa di zona megathrust adalah potensi, bukan prediksi. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri."
Baca Juga: Ancaman Gempa Megathrust dan Kesiapan Infrastruktur Indonesia
Untuk itu, Kabupaten Bekasi akan memperkuat infrastruktur seperti jalur evakuasi, Tempat Evakuasi Sementara (TES), dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA). Selain itu, upaya preventif seperti pemasangan Early Warning System (EWS) berbasis kearifan lokal—seperti penggunaan kentongan dan pengeras suara di masjid—akan diperluas. Langkah ini dianggap efektif dalam menjangkau masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau terpencil.
Pendidikan dan Simulasi
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mengedepankan edukasi dan literasi kebencanaan. BPBD Kabupaten Bekasi berencana memperbanyak simulasi evakuasi di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. “Literasi kebencanaan menjadi kunci agar masyarakat tidak panik saat bencana terjadi. Simulasi penyelamatan diri adalah salah satu cara kami meningkatkan pemahaman tentang risiko gempa bumi dan tsunami,” tambah Dedy.
Tidak hanya berhenti pada masyarakat, pemerintah juga mengarahkan semua perangkat daerah untuk bersinergi dalam upaya mitigasi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga. "Kami ingin semua pihak, dari perangkat daerah hingga badan usaha, aktif berperan dalam memastikan kesiapsiagaan," ujarnya. Ia juga menambahkan, masyarakat diminta untuk tetap tenang namun waspada, serta terus melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan normal sambil meningkatkan kesiapsiagaan.
Dalam konteks kebijakan mitigasi ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga membuka kanal komunikasi dengan masyarakat melalui call center Pusdalops-PB BPBD. Kanal ini diharapkan dapat menjadi wadah pelaporan cepat jika terjadi bencana, sehingga respons yang diberikan bisa lebih cepat dan tepat.
Melihat dari sudut pandang yang berbeda, kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana, tetapi juga memberdayakan mereka. Dengan melibatkan berbagai komunitas dan pegiat kebencanaan, langkah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, masyarakat yang lebih sadar akan risiko bencana akan lebih mandiri dan proaktif dalam menghadapi ancaman bencana.
