Putusan MK Terbaru: Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Garut, Penunjukan 48 PJ Ditunda Hingga Akhir Masa Jabatan

PR GARUT - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kepastian hukum terkait akhir masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 namun baru dilantik pada 2019. Keputusan ini mencakup Bupati Garut dan sejumlah kepala daerah lainnya.

MK mengabulkan gugatan tersebut, memutuskan bahwa kepala daerah yang baru dilantik pada 2019 tetap berhak menjabat selama lima tahun, asalkan tidak melebihi satu bulan sebelum Pilkada 2024.

Menyikapi keputusan MK, Kementerian Dalam Negeri langsung bersiap untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Febri, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa penunjukan dan pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Daerah akan ditunda hingga akhir masa jabatan para kepala daerah yang terpilih pada Pemilu 2018 dan dilantik pada 2019 selesai.

Baca Juga: Rekayasa Lalulintas di Garut, Jadwal One Way Hari ini Minggu 24 Desember 2023

Dalam keterangannya, Febri menjelaskan bahwa keputusan MK tidak hanya berpengaruh pada masa jabatan para kepala daerah yang mengajukan gugatan, tetapi juga mencakup sejumlah kepala daerah lainnya seperti Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan sejumlah lainnya.

Daftar 48 Kepala Daerah yang Terdampak Putusan MK:

A. Gubernur dan Wakil Gubernur:

1. Jawa Timur
2. Maluku
3. Riau
4. Lampung

B. Walikota dan Wakil Walikota:

1. Subulussalam
2. Padang
3. Bogor
4. Tegal
5. Madiun
6. Probolinggo
7. Tarakan
8. Gorontalo

C. Bupati dan Wakil Bupati:

Baca Juga: Dipecat dari Ketua MK, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah

1. Pidie Jaya
2. Tapanuli Utara
3. Deli Serdang
4. Dairi
5. Langkat
6. Padang Lawas
7. Lampung Utara
8. Ogan Komering Ilir
9. Cirebon
10. Ciamis
11. Garut
12. Tegal
13. Magelang
14. Sampang
15. Lombok Barat
16. Timor Tengah Selatan
17. Kupang
18. Ende
19. Rote Ndao
20. Sumba Barat Daya
21. Manggarai Timur
22. Sanggau
23. Mempawah
24. Kubu Raya
25. Gunung Mas
26. Tabalong
27. Kepulauan Talaud
28. Donggala
29. Wajo
30. Luwu
31. Pinrang
32. Kolaka
33. Polewali Mandar
34. Biak Numfor
35. Mimika
36. Deiyai

Febri menegaskan bahwa keputusan MK bukanlah perpanjangan masa jabatan, melainkan memberikan kepastian hukum agar para kepala daerah dapat menjalankan masa jabatannya selama lima tahun.

Ia berharap kepala daerah yang terdampak dapat memaksimalkan masa jabatannya dengan menyelesaikan program-program dan janji politik di daerah masing-masing.