PR GARUT - Proyek ambisius Bendung Copong yang menelan anggaran senilai Rp495 miliar dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nampak terbengakalai dan tidak berfungsi. Saat ini, saluran irigasi hanya dipenuhi semak belukar dan tumpukan sampah.
Kondisi itu, dikeluhkan oleh warga yang lokasinya tidak jauh dari saluran irigasi. Pasalnya, dari pertama dibangun sampai saat ini, warga Garut belum bisa menikmati manfaat secara maksimal dari hasil proyek yang hampir menelan anggaran setengah triliun tersebut.
Seorang warga Banyuresmi, Risman (42) mengaku dari mulai pembangunan hingga sekarang dirinya belum bisa merasakan manfaat adanya bendungan copong yang saluran irigasinya melintas di dekat rumahnya.
"Jangankan manfaatnya, malahan tiap musim hujan malah waswas karena kerap menerima kiriman Cileuncang. Hingga kalau musim kemarau datang sampah kerap menumpuk di saluran irigasi," ujarnya, Rabu 22 Mei 2024.
Riswan berharap, ada perbaikan dan evaluasi lagi dari pihak terkait agar anggaran yang sudah dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Ada Tiga Nama Potensial Masuk Pilwalkot Cimahi 2024, Siapa Saja?
Warga lainnya di Kecamatan Leuwigoong, Irma (35), mengaku masih kesulitan pasokan air saat musim kemarau meski rumahnya berada di samping irigasi. Seperti saat ini, kata dia, saat hampir satu minggu hujan tak turun warga sulit mendapatkan pasokan air.
"Sama sekali belum ada manfaatnya. Malahan tiap musim kemarau kami tetap kesulitan mendapatkan pasokan air," ujarnya.
Basuki Hadimuljono Soroti tumpukan Sampah
Dikutip dari Antara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Bendung Copong yang merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Menteri Basuki menyoroti masalah sampah yang menumpuk di badan sungai dan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan budaya buang sampah pada tempatnya.
"Dalam kunjungan saya, masih banyak sampah yang masuk ke badan sungai dan menumpuk di Bendung Copong. Saya menghimbau masyarakat untuk lebih sadar dan tidak membuang sampah ke sungai," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada Senin.
Bendung Copong dikelola oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Ditjen Sumber Daya Air. Bendungan ini mencakup luas 5.313 hektare yang berada di 11 kecamatan di Garut.
Baca Juga: Samsung A15 5G: Internetan Ngebut dengan Sinyal 5G, Cek Spesifikasi dan Harganya
Pengembangan DI Leuwigoong dilakukan karena terjadi kerusakan saluran yang mengakibatkan tingginya kehilangan air, pendangkalan pada saluran irigasi, dan kerusakan pada bangunan-bangunan air serta beberapa pintu yang tidak dapat dioperasikan. Menteri Basuki menjelaskan bahwa pembangunan bendungan harus diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi primer agar manfaatnya dapat dirasakan oleh para petani.
"Pembangunan bendungan akan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya atau disebut irigasi primer," ujar Menteri Basuki dalam kunjungannya akhir pekan lalu. "Bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata, yakni air mengalir ke sawah petani," tambahnya.
Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Happy Mulya, mengatakan bahwa rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2010-2014, dilakukan pembangunan Bendung Copong dengan biaya sebesar Rp136,3 miliar, yang berfungsi untuk menaikkan dan mempertahankan tinggi muka air Sungai Cimanuk sehingga bisa dialirkan ke saluran irigasi saat musim kemarau.
Baca Juga: Manuver Cepat PSBS Biak Sambut Liga 1: 2 Pemain Argentina Ini Segera Merapat
Selanjutnya, pada periode 2013-2018, dilakukan pembangunan saluran primer sepanjang 15 km dan rehabilitasi/peningkatan saluran primer sepanjang 3 km, pembangunan irigasi sekunder baru sepanjang 30 km dan rehabilitasi/peningkatan 69,5 km. Selain itu, juga dibangun 518 bangunan irigasi baru dan rehabilitasi/peningkatan 176 bangunan dengan total biaya sebesar Rp495 miliar.
Happy Mulya juga menjelaskan bahwa pembangunan saluran tersier ditargetkan selesai dalam dua tahun (2019-2020). "Tahun 2019 sudah dianggarkan dana sebesar Rp13 miliar dari kebutuhan seluruhnya sebesar Rp77 miliar," ujar Happy.
Dengan adanya jaringan irigasi yang andal, indeks pertanaman petani diharapkan meningkat dari 176 persen saat ini menjadi 250 persen, yang artinya petani bisa menanam padi dua kali dan satu kali palawija dalam satu tahun.***