PR GARUT - Tim kajian akademisi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, dalam dialog terbuka yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Bandung pada Selasa, 24 Januari kemarin, menyoroti urgensi penataan daerah di Provinsi Jawa Barat.
Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yang mencakup aspek demografis, finansial, dan sosial. Pertama-tama, Provinsi Jawa Barat, dengan populasi mencapai 49 juta jiwa, terdiri dari 27 kabupaten/kota. Jumlah ini menempatkannya sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia.
Namun, dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jawa Barat relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat ketimpangan aksesibilitas khususnya di wilayah selatan Jawa Barat.
Tim kajian akademisi Unpad menyebutkan bahwa ada delapan wilayah yang telah dipersiapkan sebagai Calon Persiapan Otonomi Daerah Baru (CPODB), termasuk di antaranya kabupaten Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.
Menurut Yogi Suprayogi Sugandi S.Sos, MA, Ph.D, dari Unpad, Garut Utara adalah salah satu daerah yang paling siap untuk dimekarkan, dengan skor perhitungan kapasitas CPODB mencapai 354.
Namun, masih ada catatan yang harus dikomunikasikan dengan dinas terkait, seperti ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon daerah persiapan.
Cabut Moratorium DOB
Di sisi lain, DPD PDIP Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB) khusus Jawa Barat.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, ST, mengatakan bahwa Jawa Barat membutuhkan penataan daerah yang lebih baik mengingat berbagai permasalahan yang ada, termasuk kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Transfer Rumor Liga 1: Febri Hariyadi Hengkang dari Persib dan Pilih PSS Sleman?
Saat dialog publik, pihak DPD PDIP Jawa Barat mendengarkan masukan dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, akademisi, dan perwakilan dari delapan wilayah calon DOB.
Mereka membentuk Satgasus Percepatan CDOB di Jawa Barat yang bertugas untuk mengawal pergerakan CDOB dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil dialog publik, yang akan disampaikan ke DPP partai, Ketua DPR RI, dan kementerian terkait.***